Category: Kepesantrenan

  • Pesantren di Tengah Badai Propaganda Anti-Pesantren: Analisis, Bukti, dan Jalan Ke Depan

    Berikut analisis terstruktur tentang fenomena serangan, disinformasi, dan narasi negatif terhadap pesantren yang masif beredar di media sosialโ€”mengapa ini terjadi, bukti/angka penting, dampak nyata, serta langkah strategis yang bisa diambil pesantren untuk menanggapi dan menanggulangi gelombang tersebut.


    Inti masalah

    1. Narasi negatif dan hoaks terhadap pesantren sering diproduksi dan disebarkan di media sosial; konten tersebut berkisar dari tuduhan kekerasan/bad practice hingga rekayasa insiden (mis. kebakaran, ambruk, pelanggaran). Verifikator dan cek fakta menemukan banyak klaim viral yang salah atau direkayasa. Liputan6+1
    2. Sentimen publik yang mudah mempolarisasi. Analisis pemantauan percakapan menunjukkan bagian signifikan mention tentang pesantren di media sosial disertai sentimen negatif; aktor-aktor tertentu mengkapitalisasi emosi untuk mempercepat penyebaran. (laporan analitik media sosial merujuk pada tingkat sentimen negatif yang tinggi terhadap topik pesantren). GoodStats
    3. Kesenjangan literasi digital dan literasi media membuat sebagian audiens rentan terhadap propaganda โ€” terutama generasi muda pengguna intensif platform singkat (short-form) dan grup tertutup. Penelitian akademik menekankan urgensi meningkatkan kemampuan santri dan komunitas pesantren dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian. Gubug Jurnal STITNU Al Hikmah+1
    4. Skala dan relevansi sosial-politikal. Pesantren merupakan institusi besar dan tersebar luas (puluhan ribu lembaga), sehingga setiap narasi negatif berpotensi memicu keresahan sosial yang lebih luas. Data Kementerian Agama (yang dipublikasikan media keagamaan) mencatat puluhan ribu pesantren yang tersebar di seluruh provinsiโ€”menandakan potensi dampak luas bila disinformasi meluas. NU Online

    Data penting (ringkasan numerik)

    • Jumlah pesantren yang tercatat (data Kemenag/rujukan media): sekitar 42.433 pesantren (laporan/ringkasan 2024). NU Online
    • Contoh verifikasi/cek fakta: sejumlah klaim viral terkait kebakaran/korban di pondok pesantren telah dibantah oleh media cek fakta; contoh kasus viral-buatan berhasil didokumentasi. Liputan6+1
    • Analisis sentimen (contoh laporan pemantauan): satu laporan menemukan persentase sentimen negatif dominan dalam ribuan mention tentang pesantren (contoh: laporan Drone Emprit via rangkuman Goodstats). Angka spesifik bervariasi menurut cakupan waktu dan kata kunci, tetapi tren negatif terlihat konsisten. GoodStats

    (Catatan: proporsi persentase dapat berubah cepat mengikuti peristiwa viral; untuk angka operasional, pesantren/organisasi perlu melakukan pemantauan real-time pada periode yang relevan.)


    Mengapa propaganda ini berhasil (penyebab utama)

    1. Format platform yang mempercepat emosi โ€” konten singkat, gambar/video manipulatif, dan algoritma yang memprioritaskan engagement mempercepat penyebaran.
    2. Ruang gema politik/ideologis โ€” pesantren yang secara sosial/politik penting menjadi target untuk melemahkan legitimasi atau membangun narasi tertentu.
    3. Kesenjangan komunikasi publik pesantren โ€” banyak pesantren belum memiliki sistem komunikasi publik yang terpusat dan profesional untuk merespon cepat isu viral.
    4. Kurangnya literasi digital di lapangan โ€” santri, wali santri, dan komunitas lokal belum seragam kapasitasnya dalam memverifikasi informasi. Gubug Jurnal STITNU Al Hikmah+1

    Dampak nyata

    • Reputasi rusak (lokal/nasional), mengganggu hubungan dengan masyarakat sekitar.
    • Potensi risiko keamanan (ancaman langsung terhadap pondok atau tenaga pengajar jika narasi memicu aksi).
    • Penurunan pendaftar/kepercayaan publik pada pesantren tertentu bila isu negatif bertahan.
    • Beban sumber daya untuk klarifikasi, konsolidasi data, bahkan tuntutan hukum/PR yang memakan waktu. (Kasus hoaks kebakaran/korban merupakan contoh beban kerja verifikasi dan klarifikasi.) Liputan6+1

    Strategi respons praktis (untuk pesantren โ€” rencana 6 langkah terukur)

    Berikut rekomendasi aksi yang dapat diimplementasikan dengan sumber daya skala kecil hingga menengah. Saya menyertakan metrik sederhana agar efektivitas dapat diukur.

    1. Bangun unit komunikasi digital terkoordinasi
      • Fungsi: pemantauan media (mentions), verifikasi cepat, pernyataan resmi, manajemen krisis.
      • Metrik: waktu respons rata-rata untuk klarifikasi (target: <24 jam pada isu viral); jumlah klarifikasi yang dipublikasikan per bulan.
      • Rujukan praktik pengorganisasian melibatkan organisasi masyarakat sipil yang sudah melakukan anti-hoax (contoh: unit anti-hoax NU/Ansor). Interdependence Journal
    2. Kemitraan dengan platform cek fakta dan media
      • Segera kirim bukti/foto/orisinal dokumen ke tim cek fakta saat klaim muncul. Bangun kanal komunikasi formal dengan media lokal dan nasional.
      • Metrik: jumlah klaim viral yang dikonfirmasi/dibantah bersama media dalam 30 hari. Liputan6+1
    3. Program literasi digital untuk santri, keluarga, dan pengasuh
      • Materi: cara memeriksa sumber, tanda deepfake, cara melaporkan konten, etika berbagi. Terapkan ke kurikulum kegiatan ekstrakurikuler.
      • Metrik: persentase peserta yang lulus modul (pre/post test), jumlah laporan hoaks dari komunitas pesantren. Penelitian merekomendasikan penguatan literasi sebagai pencegahan utama. Gubug Jurnal STITNU Al Hikmah+1
    4. Konten proaktif: narasi positif dan bukti keseharian
      • Buat konten rutin (video kegiatan belajar, profil alumni, data capaian sosial) agar ketika isu muncul, audiens sudah punya konteks positif. Gunakan format yang friendly platform (short video, infografis).
      • Metrik: engagement rate konten positif; rasio mentions positif:negatif dalam periode 3 bulan.
    5. Jaringan resiliensi antar pesantren dan ormas
      • Bentuk konsorsium komunikasi pesantren di tingkat kabupaten/provinsi yang saling share intelijen digital dan best practice. Kolaborasi dengan organisasi seperti NU/organisasi kemasyarakatan lain mempercepat counter-narrative. Interdependence Journal
      • Metrik: jumlah pesantren yang berkoalisi dan frekuensi koordinasi.
    6. Pendekatan hukum dan advokasi bila perlu
      • Catat bukti (screenshots, link, identitas akun) dan gunakan mekanisme pelaporan platform serta jalur hukum jika ada ujaran kebencian/fitnah yang menimbulkan ancaman.
      • Metrik: jumlah laporan yang diproses oleh platform/pihak berwajib dan outcome (konten diturunkan, akun ditindak).

    Contoh taktis singkat (skenario)

    • Isu viral: video rekayasa klaim kebakaran. Tindakan simultan: (a) unit komunikasi mempublikasikan pernyataan awal + foto terbaru kondisi ponpes; (b) kirimkan bahan ke tim cek fakta; (c) minta platform untuk menandai/video; (d) sebar konten korektif (video singkat klarifikasi). Kecepatan dan bukti adalah kunci; partner media dan cek fakta mempercepat koreksi publik. Liputan6+1

    Catatan untuk pembuat kebijakan pesantren / pemilik pondok

    1. Investasikan pada kapasitas digitalโ€”bukan sekadar perangkat, tetapi SDM yang paham komunikasi publik dan verifikasi.
    2. Standarisasi dokumentasi: setiap kegiatan dan infrastruktur penting sebaiknya terdokumentasi dengan metadata (tanggal/waktu) sehingga klaim mudah diverifikasi.
    3. Sikap proaktif: publikasi rutin dan keterbukaan menghadirkan โ€˜imunitas reputasiโ€™ yang menurunkan efek hoaks.
    4. Jaga keseimbangan antara respons defensif dan pembelajaran โ€” respons yang panik atau agresif bisa memberi bahan bagi propagandis.

    Sumber terpilih

    • Laporan pemantauan sentimen publik terhadap pesantren (rangkuman analitik media sosial โ€” Drone Emprit/Goodstats). GoodStats
    • Jumlah pesantren dan data Kementerian Agama (ringkasan publikasi/rahasia media keagamaan). NU Online
    • Artikel cek fakta tentang klaim-klaim viral terhadap pondok pesantren (Liputan6; CekFakta). Liputan6+1
    • Studi peran pesantren dalam menangkal radikalisme digital dan perlunya literasi digital untuk santri (Modeling journal; penelitian terkait). Gubug Jurnal STITNU Al Hikmah+1
    • Praktik kemasyarakatan: Unit Ansor/Banser Cyber dan kerja anti-hoax sebagai salah satu referensi jaringan respon. Interdependence Journal

    Penutup singkat

    Propaganda anti-pesantren di media sosial bukan sekadar masalah reputasi; ia memengaruhi keamanan sosial, pendidikan, dan kohesi komunitas. Penanganan efektif memerlukan gabungan cepat antara komunikasi profesional, literasi digital, kemitraan cek fakta, dan jaringan antar-pesantren. Dengan data pemantauan yang baik dan respons terkoordinasi, gelombang propaganda dapat diredam โ€” bahkan diubah menjadi peluang memperkuat kepercayaan publik.

  • Membaca Pesantren: Antara Struktur, Kasih, dan Ketaatan

    Bagi banyak pengamat modern, pesantren sering dicurigai: di sana ada hierarki, ada struktur ketaatan, ada sistem patronase โ€” dan semua itu terdengar seperti โ€œfeodalismeโ€ atau bahkan โ€œperbudakan kultural.โ€
    Namun, bagi Ismail Fajrie Alatas, penilaian seperti itu sering lahir dari cara pandang yang tergesa-gesa sekaligus terlalu modernis.


    1. Tradisi Bukan Sisa Masa Lalu, Tapi Ekologi Makna

    Dalam kerangka pemikiran Ismail, โ€œtradisiโ€ tidak identik dengan masa lalu. Ia adalah ekologi hidup: kumpulan hubungan, praktik, dan nilai yang terus dirundingkan dalam pengalaman sehari-hari umat.
    Artinya, pesantren bukan artefak zaman kuno yang menolak modernitas, melainkan arena di mana manusia menegosiasikan kehidupan spiritual, sosial, dan moral mereka.

    Ketika orang luar melihat struktur kiai-santri dan menamainya โ€œfeodal,โ€ mereka sering gagal memahami bahwa hubungan itu tidak bekerja sebagai relasi penindasan, melainkan relasi adab.
    Hierarki di pesantren bukan sistem kasta yang kaku, melainkan bentuk etika โ€” di mana ketaatan adalah sarana menundukkan ego (takhalli), dan kepercayaan kepada guru adalah bagian dari pembentukan moral, bukan sekadar struktur kekuasaan.


    2. Feodalisme atau Etika Adab?

    Feodalisme, dalam arti kolonial atau feodal istana, bertumpu pada legitimasi darah, kekuasaan, dan kepemilikan tanah.
    Sementara otoritas kiai bertumpu pada legitimasi spiritual dan moral โ€” hasil dari proses panjang transmisi ilmu dan keberkahan (barakah).

    Ketaatan santri kepada kiai bukan karena takut kehilangan akses ekonomi, melainkan karena kesadaran spiritual bahwa pengetahuan dan keberkahan diturunkan lewat zikir, keteladanan, dan pelayanan.
    Jika dilihat dari luar, tentu proses itu tampak hierarkis; namun dari dalam, ia adalah sebuah latihan pembentukan diri (disciplining of the self) yang berbasis kerelaan, bukan pemaksaan.


    3. โ€œKerja Paksaโ€ atau โ€œDisiplin Spiritualโ€?

    Istilah seperti โ€œkerja paksa di pesantrenโ€ sering muncul dari perspektif buruh modern yang memaknai kerja semata sebagai relasi ekonomi.
    Padahal kerja dalam konteks pesantren โ€” seperti membantu membersihkan madrasah, melayani kiai, menyiapkan makanan โ€” dipahami sebagai bagian dari riyฤแธah (latihan spiritual).

    Ismail sering menekankan bahwa makna-makna seperti ini tidak bisa dibaca dari luar. Antropologi menuntut โ€œthick descriptionโ€ โ€” deskripsi mendalam yang memahami konteks simbolik dari tindakan.
    Bagi santri, melayani bukan bentuk keterpaksaan, melainkan penghormatan dan proses penyucian diri.
    Dengan demikian, relasi kerja di pesantren tidak bisa ditakar dengan logika produktivitas industri, karena dasarnya adalah nilai pengabdian (khidmah), bukan eksploitasi.


    4. Bias Egalitarianisme: Melihat dari Luar, Menilai dari Atas

    Bagi kalangan liberal atau modernis, kesetaraan jadi ukuran moral tertinggi.
    Tapi Ismail menilai bahwa egalitarianisme juga tradisi โ€” lahir dari sejarah Eropa, di mana manusia berjuang melawan raja dan gereja.
    Ketika nilai itu dipaksakan masuk ke masyarakat pesantren, terjadi miskomunikasi epistemik: seolah semua bentuk hierarki pasti buruk, padahal tidak semua hierarki bermakna dominasi.

    Di banyak masyarakat non-Barat, loyalitas, bakti, dan penghormatan pada guru bukan tanda ketertinggalan, melainkan struktur moral yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas.
    Kerumitan itulah yang hilang ketika pesantren dilihat hanya dari kacamata ideologi egalitarian.


    5. Tradisi Sebagai Ruang Negosiasi

    Pemikiran Ismail Fajrie Alatas juga menolak romantisasi tradisi. Ia tidak menutup mata terhadap potensi penyalahgunaan otoritas di pesantren.
    Namun, ia melihat tradisi bukan sebagai sistem beku, melainkan medan negosiasi moral yang hidup: di sana ada tafsir ulang, kritik, dan pembaruan yang terus-menerus.

    Artinya, memperbaiki tradisi tidak sama dengan menolaknya.
    Kritik yang berguna bukan yang datang dari luar dengan rasa unggul, melainkan yang tumbuh dari dalam โ€” sejalan dengan semangat islah (perbaikan).


    Penutup: Kerendahan Hati Pengetahuan

    Ismail Fajrie Alatas berulang kali mengingatkan, tugas antropologi (dan seharusnya juga intelektual) bukanlah menghakimi, melainkan belajar untuk memahami.
    Dan memahami berarti menanggalkan klaim universalitas yang menutup empati.

    Karena mungkin, yang kita sebut โ€œfeodalisme pesantren,โ€ bagi mereka yang menjalaninya, justru bentuk hubungan kasih:
    antara guru dan murid, antara ilmu dan amal, antara manusia dan Tuhan.

    ๐ŸŸค โ€œYang tampak sebagai keterikatan bagi mata modern, bisa jadi adalah jalan kebebasan bagi jiwa tradisional.โ€ โ€” Pandangan seperti ini, dalam kacamata Ismail, menuntut bukan kecerdasan logis semata, tapi kerendahan hati epistemik.

  • Santri, Abangan, dan Priyayi: Sejarah yang Diputarbalikkan

    Oleh: Abi Wayka

    Klasifikasi masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priyayi yang diperkenalkan oleh Clifford Geertz (1960) selama puluhan tahun menjadi rujukan klasik dalam memahami struktur sosial Jawa. Namun, pembacaan ulang terhadap sejarah perjuangan bangsa menunjukkan bahwa pembagian ini menyimpan bias kolonial yang tersembunyi.

    Kelompok santri yang sering dianggap โ€œtradisionalโ€ dan โ€œtertutup terhadap modernitasโ€ justru terbukti menjadi benteng utama perlawanan terhadap penjajahan, sementara lapisan priyayi dan sebagian abangan kerap tampil sebagai alat kolonial dan pengkhianat moral bangsa.
    Tulisan ini menelusuri jejak sejarah tersebut serta menunjukkan bagaimana pesantren berperan sebagai pusat daya tahan spiritual dan politik bangsa Indonesia.

    Dalam karya monumentalnya The Religion of Java (1960), Clifford Geertz membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga kategori besar:

    1. Santri, yaitu kelompok yang menjadikan Islam sebagai pandangan hidup yang menyeluruh, bukan sekadar identitas budaya.
    2. Abangan, mereka yang beragama Islam secara kultural, namun masih mempraktikkan tradisi sinkretik warisan pra-Islam.
    3. Priyayi, lapisan bangsawan birokratis โ€” warisan feodalisme kerajaan yang kemudian berasimilasi dengan struktur administrasi kolonial.

    Klasifikasi tersebut membantu memahami keragaman religius masyarakat Jawa, tetapi dalam konteks sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, pembagian ini jauh dari netral. Ia lahir dari sudut pandang akademik Barat yang mewarisi paradigma orientalis: memandang Islam โ€œtradisionalโ€ sebagai penghalang modernitas.
    Akibatnya, citra santri dikonstruksikan sebagai โ€œortodoksโ€, โ€œfanatikโ€, dan โ€œtidak rasionalโ€ โ€” stereotip yang secara ideologis menguntungkan kolonialisme.

    Fakta sejarah justru menunjukkan bahwa perlawanan terhadap penjajahan paling gigih datang dari kalangan pesantren.
    Mereka tidak memiliki universitas, tidak membaca teori nasionalisme modern, namun memiliki kesadaran kemerdekaan yang tumbuh dari keyakinan spiritual: menjaga martabat manusia sebagai amanah Tuhan.

    • Banten (1888): Pesantren Caringin dan Anyer menjadi pusat pemberontakan petani di bawah pimpinan para kiai menolak penghinaan kolonial terhadap Islam.
    • Cianjurโ€“Sukabumi: Kiai Sanusi dari Pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan memimpin perlawanan terhadap dominasi Belanda.
    • Tasikmalaya (1944): Kiai Zainal Musthafa di Pesantren Sukamanah menolak synchronisasi agama di bawah Jepang, dan gugur sebagai syuhada.
    • Jombang (1945): Kiai Hasyim Asyโ€™ari dari Pesantren Tebuireng mengeluarkan Resolusi Jihad, yang memantik pertempuran heroik di Surabaya.
    • Yogyakarta: Pangeran Diponegoro menempa semangat perlawanan bersama Kiai Maja di Pesantren Tegalrejo.
    • Aceh dan Sumatera Barat: Dari dayah hingga surau, ulama-ulama seperti Teungku Chik di Tiro dan Tuanku Imam Bonjol menjadi simbol jihad melawan penjajah.

    Dari ujung barat hingga timur Nusantara, pesantren berdiri tanpa meriam dan tanpa gaji, namun menggetarkan penjajah dengan kekuatan spiritual dan keberanian moral yang lahir dari iman, bukan ambisi.

    Sementara itu, lapisan priyayiโ€”yang tumbuh dari dunia istana dan dipoles oleh sistem kolonialโ€”justru menjadi perpanjangan tangan penjajahan.
    Mereka disekolahkan di HBS dan OSVIA oleh pemerintah Hindia Belanda, diberi gelar serta pangkat, lalu dikembalikan ke daerah untuk menjadi bupati, patih, wedana, hingga juru tulis.

    Tugas resmi mereka adalah โ€œmengatur rakyat.โ€
    Tetapi secara faktual, mereka menjadi aparat pemungut pajak, penegak tanam paksa, dan pengawas ketertiban kolonial.
    Ironinya, merekalah yang kemudian disebut โ€œkaum terpelajar,โ€ sementara para kiai dan guru mengaji dianggap โ€œorang kampungโ€.

    Dari sinilah lahir mentalitas elite feodal modern: berpenampilan rasional, tetapi berpikiran kolonial; menyebut diri โ€œpembaharu,โ€ padahal hanya melanjutkan tradisi tunduk pada kekuasaan.

    Kelompok abangan dalam klasifikasi Geertz merujuk pada masyarakat pedesaan yang memeluk Islam dalam bentuk kultural-sinkretik. Sebagai lapisan mayoritas tanpa struktur sosial yang kuat, mereka mudah dimobilisasi oleh kekuatan politik.

    Selama masa kolonial hingga 1960-an, posisi mereka terbelah:

    • Sebagian bergabung ke PKI, dengan semangat anti-feodalisme dan anti-kiai.
    • Sebagian lain mendukung PNI, yang berporos pada nasionalisme sekuler.
    • Sementara kelompok santri bersatu dalam Masyumi, membawa Islam sebagai fondasi moral politik nasional.

    Di tengah pusaran ideologi itu, muncul semboyan penuh kebencian terhadap pesantren:
    โ€œPondok Bobrok, Langgar Bubar, Santri Mati.โ€
    Ungkapan ini menjadi simbol bagaimana isu-isu ideologis modern dipakai untuk melemahkan akar spiritual bangsa yang sesungguhnya menjadi sumber daya moral rakyat.

    Tujuh dekade setelah kemerdekaan, pola lama itu hidup kembali dengan wajah baru.
    Pesantren diserang dengan tuduhan bahwa ia feodal, anti-intelektual, tidak terbuka terhadap sains dan kemajuan.
    Sementara pola pikir priyayi modernโ€”yang dulu menjadi alat penjajahanโ€”justru diagungkan atas nama โ€œrasionalitasโ€ dan โ€œintelektualitas.โ€

    Padahal sejarah membuktikan hal sebaliknya: ketika bangsa ini rapuh, yang pertama berdiri bukanlah kaum birokrat atau akademisi sekuler, melainkan para kiai dan santri.
    Mereka menjaga nurani bangsa, bukan dengan teori, tetapi dengan pengorbanan.

    Pesantren bukan peninggalan masa lalu, melainkan benteng kebudayaan yang menjaga keseimbangan antara akal dan adab, antara modernitas dan spiritualitas.
    Jika sejarah menempatkan santri sebagai kelompok โ€œtradisionalโ€ dan โ€œterbelakangโ€, maka justru di sanalah letak kemajuan sejati: keteguhan untuk berpihak pada yang benar, bukan pada yang berkuasa.

    Dan setiap kali muncul tuduhan feodalisme terhadap pesantren, sejarah berbisik pelan:
    mereka yang dulu tunduk kepada Belanda kini masih tunduk pada ideologi Barat yang samaโ€”yang memusuhi spiritualitas bangsanya sendiri.

    Geertz, Clifford. The Religion of Java. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
    Ricklefs, M. C. Islamisation and Its Opponents in Java. Singapore: NUS Press, 2012.
    Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900โ€“1942. Jakarta: UI Press, 1982.
    van Niel, Robert. The Emergence of the Modern Indonesian Elite. The Hague: W. van Hoeve, 1960.
    Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1962.
    Wawancara lisan dengan saksi sejarah konflik 1948 dan 1965, Jawa Timur (koleksi penulis, 2025).

  • Jejak Santri yang Dihapus dari Sejarah Bangsa

    Oleh: Abi Wayka

    Ada ironi besar dalam sejarah negeri ini.
    Nama-nama besar seperti Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Habib Husein Al-Muthohhar, hingga Bung Hatta kini mulai diakui sebagai santri.
    Namun di balik itu, masih banyak pahlawan bersarung yang lenyap dari buku-buku pelajaran kita.

    Bahkan KH. Hasyim Asyโ€˜ariโ€”yang ditetapkan Bung Karno sebagai Pahlawan Nasionalโ€”hampir tidak disebut dalam narasi resmi perjuangan kemerdekaan.
    Padahal, dari rahim pesantrenlah lahir bukan hanya para ulama, melainkan juga komandan-komandan pertama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal TNI.

    Dalam arsip Sekretariat Negara dan TNI tercatat bahwa:

    • Komandan Divisi I adalah Kolonel KH. Samโ€˜un, pengasuh pesantren di Banten.
    • Komandan Divisi III dipimpin oleh Kolonel KH. Arwiji Kartawinata dari Tasikmalaya.
    • Komandan Resimen 17, Letkol KH. Iskandar Idris.
    • Komandan Resimen 8, Letkol KH. Yunus Anis.
    • Komandan Batalyon TKR Malang, Mayor KH. Iskandar Sulaiman, Rais Syuriyah NU Kabupaten Malang.

    Namun, nama-nama itu hilang dari buku sejarah SD, SMP, dan SMA.
    Seolah peran para kiai dan santri sengaja dihapus dari panggung sejarah bangsa.

    Pada masa awal kemerdekaan, negara belum sanggup membayar tentaranya.
    Hanya para kiai dan santri yang rela berjuang tanpa gaji, berjihad dalam laskar Hizbullah dan Sabilillah.
    Mereka bertempur dengan tekad dan iman, bukan demi pangkat atau upah.
    Baru pada tahun 1950, tentara mulai menerima gaji dari negara.

    Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya bukan sekadar โ€œpertempuran kemerdekaanโ€.
    Ia adalah letusan jihad fi sabilillah, yang disulut oleh fatwa PBNU pada 22 Oktober 1945 โ€” kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional.

    Ketika pasukan Inggris datang bersama Belanda yang ingin kembali berkuasa, Presiden Soekarno meminta fatwa kepada PBNU:

    โ€œApa kewajiban umat Islam bila negeri ini diserang kembali oleh penjajah?โ€

    KH. Hasyim Asyโ€˜ari menjawab tegas melalui Resolusi Jihad:

    โ€œBagi umat Islam yang berada dalam jarak 94 kilometer dari Surabaya, wajib โ€˜ain membela tanah air dari penjajahan.โ€

    Fatwa itu menggema dari masjid ke masjid, dari langgar ke langgar.
    Arek-arek Suroboyo pun bangkit tanpa menunggu komando.
    Begitu mendengar kata โ€œjihadโ€, mereka meneriakkan โ€œAllahu Akbar!โ€ dan menyerbu pos-pos Inggris.

    Pertempuran dahsyat pecah sejak 27โ€“29 Oktober 1945, menewaskan ribuan serdadu Inggris.
    Namun sejarah resmi nyaris tidak menyinggung bahwa semua itu berawal dari fatwa jihad seorang ulama pesantren.

    Pada 30 Oktober, Brigadir Jenderal Mallaby โ€” pemimpin pasukan Inggris โ€” tewas di Jembatan Merah akibat granat yang dilempar seorang pemuda Ansor.
    Inggris murka. Mereka mengeluarkan ultimatum:

    โ€œJika hingga 9 November senjata tidak diserahkan, maka 10 November Surabaya akan dibombardir dari darat, laut, dan udara.โ€

    Dan benar.
    Pagi 10 November 1945, Surabaya dibombardir. Kota terbakar, ribuan syuhada gugur.
    Namun dari kobaran api itu lahirlah semangat yang tak pernah padam:
    โ€œHubbul Wathan Minal Imanโ€ โ€” cinta tanah air adalah bagian dari iman.

    KH. Agus Sunyoto dalam bedah buku Fatwa dan Resolusi Jihad (Lirboyo, 2017) berkata:

    โ€œArek-arek Suroboyo menyebutnya bukan perang, tapi tawuran.
    Mereka bergerak tanpa komando, hanya dengan semangat jihad dan cinta pada ulama.โ€

    Dari Kediri datang pasukan santri Lirboyo di bawah pimpinan KH. Mahrus.
    Dari Jombang, Pasuruan, Mojokerto, Malang, hingga Cirebon โ€” mereka berdatangan, menempuh jarak ratusan kilometer.
    Bukan hanya umat Islam, tetapi juga umat Kristen, Konghucu, dan Buddha ikut berjuang.
    Semangat jihad telah menjelma menjadi semangat kemanusiaan dan kebangsaan.

    Sejarah bangsa tidak akan utuh tanpa pesantren.
    Para kiai bukan hanya guru ruhani, tetapi juga arsitek kemerdekaan.
    Mereka mendidik rakyat, mengobarkan jihad, dan menegakkan republik โ€” tanpa pamrih dan tanpa imbalan.

    Kini saatnya kita berkata jujur:
    Jika sejarah terus dipotong, maka suatu hari sejarah kita sendiri yang akan memotong kita.

    Sudah waktunya anak-anak Indonesia belajar sejarah sebagaimana adanya โ€”
    bahwa santri, ulama, dan pesantren adalah pilar utama lahirnya republik ini.

  • Jejak Santri dalam Sejarah Bangsa: Dari Selarong hingga Pegangsaan Timur

    Oleh: Abu PPBU

    Tulisan ini menelusuri kontribusi historis dan spiritual kaum santri dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Dari Pangeran Diponegoro hingga Bung Hatta, dari Ki Hajar Dewantara hingga Habib Husein Al-Muthohhar, para tokoh santri menunjukkan bahwa pesantren bukan sekadar institusi pendidikan agama, melainkan pusat pembentukan kesadaran kebangsaan, etika sosial, dan semangat keislaman yang moderat. Dengan pendekatan historis dan kultural, tulisan ini berupaya menguraikan bagaimana nilai-nilai pesantren bertransformasi menjadi jiwa perjuangan bangsa.

    Kata kunci: santri, pesantren, kebangsaan, Islam Nusantara, sejarah

    Sejarah Indonesia kerap menempatkan peran kaum santri pada posisi pinggiran. Dalam buku-buku pelajaran resmi, narasi perjuangan nasional cenderung berfokus pada tokoh-tokoh sekuler atau militeristik, sementara dimensi religius dan spiritual dari perjuangan bangsa jarang dibahas secara mendalam. Padahal, dari pesantren-pesantren di lereng gunung dan lembah pedesaan, lahir manusia-manusia tangguh yang memiliki dua kekuatan: ilmu dan iman.

    Jejak perjuangan para santri tidak hanya terpatri di dalam hikayat lokal, tetapi juga dalam dokumen resmi kolonial yang mengakui kegigihan mereka dalam perlawanan. Dalam konteks itu, tulisan ini berusaha merekonstruksi kembali peran penting kaum santri โ€” dari medan laga di Selarong hingga detik pembacaan Proklamasi di Pegangsaan Timur.

    Salah satu figur santri yang paling menonjol dalam sejarah perlawanan terhadap penjajah adalah Pangeran Diponegoro (1785โ€“1855), seorang bangsawan sekaligus murid para ulama dan ahli tarekat.1 Dididik di lingkungan yang religius di Tegalrejo, Yogyakarta, Diponegoro menimba ilmu dari sejumlah kiai besar seperti Kyai Hasan Besari di Tegalsari Ponorogo, Kyai Taftazani di Kartasura, Kyai Baidlowi di Bagelen, serta Kyai Nur Muhammad Ngadiwongso di Magelang.

    Perang Jawa (1825โ€“1830) yang ia pimpin bukan semata-mata konflik politik, melainkan jihad fi sabilillah melawan ketidakadilan kolonial. Perlawanan itu berlangsung selama lima tahun dan menjadi simbol pertama kebangkitan nasional berbasis moral dan spiritual.

    Peninggalannya di Magelang โ€” Al-Qurโ€™an, kitab Taqrib, dan tasbih โ€” bukan sekadar artefak pribadi, melainkan manifestasi dari sintesis tauhid, fikih, dan tasawuf: tiga elemen utama karakter santri.2 Melalui simbol-simbol itu, Diponegoro mewariskan konsep perjuangan yang berpijak pada keimanan dan keadilan sosial.

    Peran pesantren dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan tampak pula dalam figur Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryaningrat). Sebelum mendirikan Taman Siswa, ia pernah berguru kepada Romo Kyai Sulaiman Zainuddin di Kalasan, Prambanan. Prinsip pendidikannyaโ€”Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayaniโ€”merupakan kristalisasi etika pesantren: guru sebagai teladan, warga sebagai pembelajar, dan masyarakat sebagai ekosistem ilmu.

    Nilai-nilai ini menunjukkan kesinambungan antara habitus pesantren dan pedagogi kebangsaan. Dalam konteks Islam Nusantara, pendidikan santri tidak hanya membentuk individu religius, tetapi juga warga negara yang sadar akan tanggung jawab sosialnya.3

    Demikian pula Habib Husein Al-Muthohhar (1910โ€“1993), ulama dan komponis keturunan Rasulullah ๏ทบ dari Semarang. Ia menulis lagu โ€œSyukurโ€ dan โ€œHari Merdekaโ€ โ€” dua karya spiritual-nasional yang merangkum esensi dzikir dalam bentuk kebangsaan. Saat bertugas sebagai duta besar di Vatikan, Habib Husein tetap menjunjung dua hal: keimanan dan cinta tanah air.

    โ€œKalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur,โ€ ujar Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), tokoh kebangkitan nasional berdarah Belanda.4 Pernyataan itu bukan hiperbola. Dekker menyadari bahwa ketika penjajah berusaha melemahkan kepercayaan diri rakyat melalui sistem pendidikan kolonial, pesantren justru menjadi ruang pembebasan intelektual dan kemandirian sosial.

    Di pesantren diajarkan bahwa kemerdekaan sejati ialah kebebasan dari sifat tamak, takut, dan taklid buta. Dalam pengajaran klasiknya, para kiai kerap mengutip perkataan Imam al-Ghazali: man lam yahkum bima โ€˜alim, faโ€˜ilmuhu la yanfaโ€˜u, โ€œBarang siapa tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya tidak bermanfaat.โ€ Spirit inilah yang menumbuhkan idealisme kejujuran dan kesederhanaan dalam tubuh bangsa.

    Tidak banyak yang tahu bahwa salah satu tokoh utama dalam Proklamasi Kemerdekaan, H. Mohammad Hatta (1902โ€“1980), lahir dari keluarga ulama tarekat. Ayahnya, Kyai Haji Jamil, adalah guru Thariqah Naqsyabandiyyah Khalidiyyah di Batuampar, Sumatera Barat.5

    Etos zuhud, kedisiplinan, dan kecermatan moral yang diwariskan dari pendidikan tasawuf terasa jelas dalam pribadi Hatta. Ia menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi etika politik: bahwa kekuasaan bukan untuk keangkuhan, tapi untuk pengabdian.

    Ketika Soekarno mengajak Hatta untuk mendampingi pembacaan teks proklamasi, itu bukan pilihan politis semata, melainkan simbol keseimbangan antara karisma dan kesalehan, antara karunia intelektual dan keikhlasan seorang santri.

    Dalam satu sesi mauโ€˜idzah hasanah di Pondok Krapyak, KH. Maimoen Zubair pernah berpesan:

    โ€œKamu mondok di sini, nggak usah bingung mau jadi apa. Yang penting ngaji, nderes Qurโ€™an, belajar dengan adab. Sebab yang menjadikan adalah Gusti Allah.โ€

    Ungkapan sederhana itu sesungguhnya mengandung landasan filsafat pendidikan khas pesantren: niat lillah, amal saleh, dan tawakkal. Dalam sejarah bangsa ini, formula itu terbukti melahirkan manusia-manusia hebat โ€” bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena keikhlasan.

    Dari Pangeran Diponegoro hingga Bung Hatta, dari Ki Hajar Dewantara hingga Habib Husein Al-Muthohhar, rangkaian sejarah itu mengajarkan bahwa pesantren bukan hanya ruang tafaqquh fiddin, tetapi juga laboratorium peradaban.

    Para santri adalah penjaga moralitas bangsaโ€”mereka yang berdiri di antara kepasrahan dan perjuangan, antara sujud dan kemerdekaan. Maka, menengok sejarah pesantren bukan sekadar nostalgia, melainkan upaya dekolonisasi narasiโ€”mengembalikan ruh spiritual dalam pembacaan sejarah nasional.

    Apakah Anda ingin saya bantu formatkan versi ini sesuai gaya terbitan tertentu (misalnya Jurnal Maarif Institute atau Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan Islam) โ€” lengkap dengan struktur akademik formal (abstrak, pendahuluan, metodologi, simpulan)? Itu bisa disiapkan sebagai versi jurnal akademik yang lebih formal tetapi tetap bernuansa sastra.

    1. Sagimun M.D., Pangeran Diponegoro: Pahlawan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
    2. Agus Sunyoto, Atlas Walisongo: Buku Pertama yang Mengungkap Walisongo sebagai Fakta Sejarah, Jakarta: LKiS, 2012.
    3. Abdurrahman Masโ€™ud, Dinamika Pesantren dan Madrasah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
    4. Douwes Dekker, Pikiran dan Cita-cita Nasionalisme, Batavia: Kolff, 1918.
    5. Syarifuddin Jurdi, Mohammad Hatta: Biografi Santri Modernis dari Minangkabau, Bandung: Mizan, 2014.
  • Santri: Dari Langgar ke Medan Juang

    Ada masa ketika penjajah Belanda bukan hanya takut pada meriam atau barisan prajurit bersenjata. Yang paling mereka khawatirkan justru adalah sosok bersarung, bersorban, dan membawa kitab kuning โ€” para santri ngaji dan ahli tarekat yang tersebar di pelosok Jawa dan Nusantara.

    Salah satunya bernama Abdul Hamid, seorang santri kelahiran dusun Tegalrejo, Yogyakarta. Sejak muda ia menimba ilmu kepada para ulama besar: Kyai Hasan Besari di Tegalsari Ponorogo, Kyai Taftazani di Kartasura, Kyai Baidlowi di Bagelen, hingga Kyai Nur Muhammad Ngadiwongso di Magelang. Dari mereka ia mempelajari tafsir, fikih, hingga hikmah โ€” ilmu yang mempertemukan keteguhan akal dan kehalusan nurani.

    Nama santri Abdul Hamid itu kelak dikenal dunia sebagai Pangeran Diponegoro, pejuang besar yang memimpin Perang Jawa (1825โ€“1830), sebuah perang yang berakar pada semangat keagamaan dan keadilan sosial.
    Di kamar peninggalannya di Magelang masih tersisa tiga benda sederhana: Al-Qurโ€™an, kitab Taqrib, dan tasbih.
    Tiga pusaka itu, dalam simbolisme pesantren, melambangkan tiga hal: tauhid, fiqih, dan dzikir. Atau dalam bahasa lain: iman, ilmu, dan amal โ€” fondasi sekaligus sumber keberanian para santri.

    Bahkan tokoh pergerakan awal seperti Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi) mengakui bahwa semangat perjuangan Indonesia banyak disulut oleh kaum santri. Dalam salah satu tulisannya ia menuturkan secara jujur:

    โ€œKalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan.โ€

    Ironisnya, Dekker sendiri bukan santri, melainkan keturunan Belanda yang awalnya dikirim untuk memperkuat kuasa kolonial. Justru dari bergaul dengan para kiai dan pejuang Islam, ia melihat kekuatan moral yang tak bisa ditaklukkan oleh senjata atau politik.

    Sedikit yang tahu bahwa Suwardi Suryaningrat, atau yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, juga pernah nyantri kepada Romo Kyai Sulaiman Zainuddin di Kalasan, Prambanan. Dari tempat itu pula ia menyerap nilai-nilai kesederhanaan, adab, dan kebangsaan yang kelak dirumuskan dalam semboyan abadi:
    Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

    Nilai-nilai itu bukan sekadar gagasan pedagogis modern, melainkan pancaran etika pesantren โ€” bahwa seorang guru adalah teladan, masyarakat adalah ruang belajar, dan ilmu harus dihidupi, bukan sekadar dihafal.

    Dari Semarang datang kisah Sayyid Husein al-Muthohhar, seorang habib keturunan Rasulullah ๏ทบ yang juga komponis ulung. Ia menulis lagu โ€œSyukurโ€ โ€” nyanyian yang serupa dzikir kenegaraan: โ€œDari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh…โ€.
    Bait-baitnya mengalir seperti doa santri selepas shalat, tapi bergaung di panggung Indonesia merdeka. Ia juga pencipta lagu โ€œHari Merdekaโ€, yang cengkok nadanya, katanya, terinspirasi langsung dari lantunan adzan.

    Ketika bertugas sebagai duta besar di Vatikan, Habib Husein justru membangun masjid โ€” simbol keberanian seorang muslim untuk menanam nilai di tengah budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Inilah bentuk santri dalam wajah yang paling universal.

    Tak banyak tahu bahwa Mohammad Hatta, proklamator dan wakil presiden pertama RI, juga lahir dari keluarga ulama tarekat. Ayahnya, KH. Jamil, adalah guru Thariqah Naqsyabandiyyah Khalidiyyah di Batuampar, Sumatera Barat.
    Jadi, ketika Bung Karno mengajaknya mendampingi pembacaan teks proklamasi, yang berdiri di sebelahnya bukan hanya wakil presiden, tapi juga putra kyai โ€” simbol bersatunya kekuatan spiritual dan kebangsaan.

    Di akhir pengajian di Pondok Krapyak Yogyakarta, KH. Maimoen Zubair pernah berpesan kepada para santri:

    โ€œKamu mondok di sini tak usah bingung mau jadi apa. Yang penting ngaji. Yang menjadikan kamu nanti itu Gusti Allah. Kalau kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu, maka Allah akan menata hidup kita. Dan kalau Allah yang menata, pasti baik.โ€

    Pesan itu tampak sederhana, namun di situlah rahasia kekuatan kaum santri: ketekunan, keikhlasan, dan keyakinan penuh bahwa ilmu bukan alat mencari dunia, melainkan jalan menuju kemerdekaan batin dan sosial.

    Dari Selarong hingga Pegangsaan Timur, dari padepokan Tegalsari hingga Vatikan, jejak para santri membentang sebagai jalan sunyi yang membentuk sejarah bangsa.
    Mereka mungkin tidak semua tercatat di buku pelajaran, tetapi cahaya ilmunya menyala di setiap lembar sejarah.

    Ketika Douwes Dekker berkata bahwa tanpa pesantren patriotisme bangsa akan runtuh, itu bukan pujian kosong. Ia melihat bahwa pesantren โ€” dengan segala kesederhanaannya โ€” adalah tempat ditempa jiwa-jiwa yang merdeka.

    Maka benar kata pepatah lama pesantren:
    “Ngaji sing tenanan, mulane urip ora mung kanggo awak dewe.”
    (Sungguh-sungguhlah dalam belajar agama, sebab hidup ini bukan semata untuk diri sendiri.)

    Tulisan ini disarikan dari Mauidloh Hasanah KH. Maimoen Zubair di Krapyak, Yogyakarta, serta berbagai sumber sejarah tentang peran santri dalam pembentukan karakter bangsa, terutama melalui tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Habib Husein al-Muthohhar, dan Mohammad Hatta.

  • Jejak Santri dalam Sejarah Bangsa: Dari Selarong hingga Pegangsaan Timur

    Oleh: Abu PPBU


    Abstrak

    Tulisan ini menelusuri kontribusi historis dan spiritual kaum santri dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Dari Pangeran Diponegoro hingga Bung Hatta, dari Ki Hajar Dewantara hingga Habib Husein Al-Muthohhar, para tokoh santri menunjukkan bahwa pesantren bukan sekadar institusi pendidikan agama, melainkan pusat pembentukan kesadaran kebangsaan, etika sosial, dan semangat keislaman yang moderat. Dengan pendekatan historis dan kultural, tulisan ini berupaya menguraikan bagaimana nilai-nilai pesantren bertransformasi menjadi jiwa perjuangan bangsa.

    Kata kunci: santri, pesantren, kebangsaan, Islam Nusantara, sejarah


    Pendahuluan

    Sejarah Indonesia kerap menempatkan peran kaum santri pada posisi pinggiran. Dalam buku-buku pelajaran resmi, narasi perjuangan nasional cenderung berfokus pada tokoh-tokoh sekuler atau militeristik, sementara dimensi religius dan spiritual dari perjuangan bangsa jarang dibahas secara mendalam. Padahal, dari pesantren-pesantren di lereng gunung dan lembah pedesaan, lahir manusia-manusia tangguh yang memiliki dua kekuatan: ilmu dan iman.

    Jejak perjuangan para santri tidak hanya terpatri di dalam hikayat lokal, tetapi juga dalam dokumen resmi kolonial yang mengakui kegigihan mereka dalam perlawanan. Dalam konteks itu, tulisan ini berusaha merekonstruksi kembali peran penting kaum santri โ€” dari medan laga di Selarong hingga detik pembacaan Proklamasi di Pegangsaan Timur.


    Santri sebagai Subjek Sejarah Perlawanan

    Salah satu figur santri yang paling menonjol dalam sejarah perlawanan terhadap penjajah adalah Pangeran Diponegoro (1785โ€“1855), seorang bangsawan sekaligus murid para ulama dan ahli tarekat.1 Dididik di lingkungan yang religius di Tegalrejo, Yogyakarta, Diponegoro menimba ilmu dari sejumlah kiai besar seperti Kyai Hasan Besari di Tegalsari Ponorogo, Kyai Taftazani di Kartasura, Kyai Baidlowi di Bagelen, serta Kyai Nur Muhammad Ngadiwongso di Magelang.

    Perang Jawa (1825โ€“1830) yang ia pimpin bukan semata-mata konflik politik, melainkan jihad fi sabilillah melawan ketidakadilan kolonial. Perlawanan itu berlangsung selama lima tahun dan menjadi simbol pertama kebangkitan nasional berbasis moral dan spiritual.

    Peninggalannya di Magelang โ€” Al-Qurโ€™an, kitab Taqrib, dan tasbih โ€” bukan sekadar artefak pribadi, melainkan manifestasi dari sintesis tauhid, fikih, dan tasawuf: tiga elemen utama karakter santri.2 Melalui simbol-simbol itu, Diponegoro mewariskan konsep perjuangan yang berpijak pada keimanan dan keadilan sosial.


    Pesantren dan Nasionalisme Kultural

    Peran pesantren dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan tampak pula dalam figur Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryaningrat). Sebelum mendirikan Taman Siswa, ia pernah berguru kepada Romo Kyai Sulaiman Zainuddin di Kalasan, Prambanan. Prinsip pendidikannyaโ€”Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayaniโ€”merupakan kristalisasi etika pesantren: guru sebagai teladan, warga sebagai pembelajar, dan masyarakat sebagai ekosistem ilmu.

    Nilai-nilai ini menunjukkan kesinambungan antara habitus pesantren dan pedagogi kebangsaan. Dalam konteks Islam Nusantara, pendidikan santri tidak hanya membentuk individu religius, tetapi juga warga negara yang sadar akan tanggung jawab sosialnya.3

    Demikian pula Habib Husein Al-Muthohhar (1910โ€“1993), ulama dan komponis keturunan Rasulullah ๏ทบ dari Semarang. Ia menulis lagu โ€œSyukurโ€ dan โ€œHari Merdekaโ€ โ€” dua karya spiritual-nasional yang merangkum esensi dzikir dalam bentuk kebangsaan. Saat bertugas sebagai duta besar di Vatikan, Habib Husein tetap menjunjung dua hal: keimanan dan cinta tanah air.


    Pesantren sebagai Benteng Moral Bangsa

    โ€œKalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur,โ€ ujar Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), tokoh kebangkitan nasional berdarah Belanda.4 Pernyataan itu bukan hiperbola. Dekker menyadari bahwa ketika penjajah berusaha melemahkan kepercayaan diri rakyat melalui sistem pendidikan kolonial, pesantren justru menjadi ruang pembebasan intelektual dan kemandirian sosial.

    Di pesantren diajarkan bahwa kemerdekaan sejati ialah kebebasan dari sifat tamak, takut, dan taklid buta. Dalam pengajaran klasiknya, para kiai kerap mengutip perkataan Imam al-Ghazali: man lam yahkum bima โ€˜alim, faโ€˜ilmuhu la yanfaโ€˜u, โ€œBarang siapa tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya tidak bermanfaat.โ€ Spirit inilah yang menumbuhkan idealisme kejujuran dan kesederhanaan dalam tubuh bangsa.


    Spiritualitas di Balik Proklamasi

    Tidak banyak yang tahu bahwa salah satu tokoh utama dalam Proklamasi Kemerdekaan, H. Mohammad Hatta (1902โ€“1980), lahir dari keluarga ulama tarekat. Ayahnya, Kyai Haji Jamil, adalah guru Thariqah Naqsyabandiyyah Khalidiyyah di Batuampar, Sumatera Barat.5

    Etos zuhud, kedisiplinan, dan kecermatan moral yang diwariskan dari pendidikan tasawuf terasa jelas dalam pribadi Hatta. Ia menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi etika politik: bahwa kekuasaan bukan untuk keangkuhan, tapi untuk pengabdian.

    Ketika Soekarno mengajak Hatta untuk mendampingi pembacaan teks proklamasi, itu bukan pilihan politis semata, melainkan simbol keseimbangan antara karisma dan kesalehan, antara karunia intelektual dan keikhlasan seorang santri.


    Kembali ke Pesantren: Pendidikan Sebagai Jalan Ihsan

    Dalam satu sesi mauโ€˜idzah hasanah di Pondok Krapyak, KH. Maimoen Zubair pernah berpesan:

    โ€œKamu mondok di sini, nggak usah bingung mau jadi apa. Yang penting ngaji, nderes Qurโ€™an, belajar dengan adab. Sebab yang menjadikan adalah Gusti Allah.โ€

    Ungkapan sederhana itu sesungguhnya mengandung landasan filsafat pendidikan khas pesantren: niat lillah, amal saleh, dan tawakkal. Dalam sejarah bangsa ini, formula itu terbukti melahirkan manusia-manusia hebat โ€” bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena keikhlasan.


    Penutup

    Dari Pangeran Diponegoro hingga Bung Hatta, dari Ki Hajar Dewantara hingga Habib Husein Al-Muthohhar, rangkaian sejarah itu mengajarkan bahwa pesantren bukan hanya ruang tafaqquh fiddin, tetapi juga laboratorium peradaban.

    Para santri adalah penjaga moralitas bangsaโ€”mereka yang berdiri di antara kepasrahan dan perjuangan, antara sujud dan kemerdekaan. Maka, menengok sejarah pesantren bukan sekadar nostalgia, melainkan upaya dekolonisasi narasiโ€”mengembalikan ruh spiritual dalam pembacaan sejarah nasional.

    Footnotes

    1. Sagimun M.D., Pangeran Diponegoro: Pahlawan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. โ†ฉ
    2. Agus Sunyoto, Atlas Walisongo: Buku Pertama yang Mengungkap Walisongo sebagai Fakta Sejarah, Jakarta: LKiS, 2012. โ†ฉ
    3. Abdurrahman Masโ€™ud, Dinamika Pesantren dan Madrasah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. โ†ฉ
    4. Douwes Dekker, Pikiran dan Cita-cita Nasionalisme, Batavia: Kolff, 1918. โ†ฉ
    5. Syarifuddin Jurdi, Mohammad Hatta: Biografi Santri Modernis dari Minangkabau, Bandung: Mizan, 2014. โ†ฉ
  • Jejak Santri yang Dihapus dari Sejarah Bangsa

    Oleh: Abu PPBU

    Ada ironi besar dalam sejarah negeri ini.
    Nama-nama besar seperti Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Habib Husein Al-Muthohhar, hingga Bung Hatta kini mulai diakui sebagai santri.
    Namun di balik itu, masih banyak pahlawan bersarung yang lenyap dari buku-buku pelajaran kita.

    Bahkan KH. Hasyim Asyโ€˜ariโ€”yang ditetapkan Bung Karno sebagai Pahlawan Nasionalโ€”hampir tidak disebut dalam narasi resmi perjuangan kemerdekaan.
    Padahal, dari rahim pesantrenlah lahir bukan hanya para ulama, melainkan juga komandan-komandan pertama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal TNI.


    ๐Ÿ“œ Jejak Para Komandan Santri

    Dalam arsip Sekretariat Negara dan TNI tercatat bahwa:

    • Komandan Divisi I adalah Kolonel KH. Samโ€˜un, pengasuh pesantren di Banten.
    • Komandan Divisi III dipimpin oleh Kolonel KH. Arwiji Kartawinata dari Tasikmalaya.
    • Komandan Resimen 17, Letkol KH. Iskandar Idris.
    • Komandan Resimen 8, Letkol KH. Yunus Anis.
    • Komandan Batalyon TKR Malang, Mayor KH. Iskandar Sulaiman, Rais Syuriyah NU Kabupaten Malang.

    Namun, nama-nama itu hilang dari buku sejarah SD, SMP, dan SMA.
    Seolah peran para kiai dan santri sengaja dihapus dari panggung sejarah bangsa.


    โš”๏ธ Laskar Tanpa Gaji, Tentara Tanpa Upah

    Pada masa awal kemerdekaan, negara belum sanggup membayar tentaranya.
    Hanya para kiai dan santri yang rela berjuang tanpa gaji, berjihad dalam laskar Hizbullah dan Sabilillah.
    Mereka bertempur dengan tekad dan iman, bukan demi pangkat atau upah.
    Baru pada tahun 1950, tentara mulai menerima gaji dari negara.


    ๐Ÿ”ฅ Resolusi Jihad dan Lahirnya 10 November

    Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya bukan sekadar โ€œpertempuran kemerdekaanโ€.
    Ia adalah letusan jihad fi sabilillah, yang disulut oleh fatwa PBNU pada 22 Oktober 1945 โ€” kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional.

    Ketika pasukan Inggris datang bersama Belanda yang ingin kembali berkuasa, Presiden Soekarno meminta fatwa kepada PBNU:

    โ€œApa kewajiban umat Islam bila negeri ini diserang kembali oleh penjajah?โ€

    KH. Hasyim Asyโ€˜ari menjawab tegas melalui Resolusi Jihad:

    โ€œBagi umat Islam yang berada dalam jarak 94 kilometer dari Surabaya, wajib โ€˜ain membela tanah air dari penjajahan.โ€

    Fatwa itu menggema dari masjid ke masjid, dari langgar ke langgar.
    Arek-arek Suroboyo pun bangkit tanpa menunggu komando.
    Begitu mendengar kata โ€œjihadโ€, mereka meneriakkan โ€œAllahu Akbar!โ€ dan menyerbu pos-pos Inggris.

    Pertempuran dahsyat pecah sejak 27โ€“29 Oktober 1945, menewaskan ribuan serdadu Inggris.
    Namun sejarah resmi nyaris tidak menyinggung bahwa semua itu berawal dari fatwa jihad seorang ulama pesantren.

    Pada 30 Oktober, Brigadir Jenderal Mallaby โ€” pemimpin pasukan Inggris โ€” tewas di Jembatan Merah akibat granat yang dilempar seorang pemuda Ansor.
    Inggris murka. Mereka mengeluarkan ultimatum:

    โ€œJika hingga 9 November senjata tidak diserahkan, maka 10 November Surabaya akan dibombardir dari darat, laut, dan udara.โ€

    Dan benar.
    Pagi 10 November 1945, Surabaya dibombardir. Kota terbakar, ribuan syuhada gugur.
    Namun dari kobaran api itu lahirlah semangat yang tak pernah padam:
    โ€œHubbul Wathan Minal Imanโ€ โ€” cinta tanah air adalah bagian dari iman.


    ๐Ÿฉธ Jihad, Bukan Tawuran

    KH. Agus Sunyoto dalam bedah buku Fatwa dan Resolusi Jihad (Lirboyo, 2017) berkata:

    โ€œArek-arek Suroboyo menyebutnya bukan perang, tapi tawuran.
    Mereka bergerak tanpa komando, hanya dengan semangat jihad dan cinta pada ulama.โ€

    Dari Kediri datang pasukan santri Lirboyo di bawah pimpinan KH. Mahrus.
    Dari Jombang, Pasuruan, Mojokerto, Malang, hingga Cirebon โ€” mereka berdatangan, menempuh jarak ratusan kilometer.
    Bukan hanya umat Islam, tetapi juga umat Kristen, Konghucu, dan Buddha ikut berjuang.
    Semangat jihad telah menjelma menjadi semangat kemanusiaan dan kebangsaan.


    ๐Ÿ“– Saatnya Mengembalikan Sejarah yang Dipotong

    Sejarah bangsa tidak akan utuh tanpa pesantren.
    Para kiai bukan hanya guru ruhani, tetapi juga arsitek kemerdekaan.
    Mereka mendidik rakyat, mengobarkan jihad, dan menegakkan republik โ€” tanpa pamrih dan tanpa imbalan.

    Kini saatnya kita berkata jujur:
    Jika sejarah terus dipotong, maka suatu hari sejarah kita sendiri yang akan memotong kita.

    Sudah waktunya anak-anak Indonesia belajar sejarah sebagaimana adanya โ€”
    bahwa santri, ulama, dan pesantren adalah pilar utama lahirnya republik ini.

  • Jejak Santri dalam Sejarah Bangsa: Dari Selarong hingga Pegangsaan Timur

    Oleh: Abu PPBU

    Di tanah Jawa, penjajah bukan hanya gentar menghadapi meriam dan senjata, tapi juga takut kepada santriโ€”para pengamal ilmu, ahli dzikir, dan murid-murid tarekat yang memandang penjajahan bukan semata penindasan politik, melainkan pelanggaran terhadap martabat manusia dan amanat iman.

    Dari pesantren-pesantren terpencil di pelosok desa, lahirlah sosok-sosok pemberani: tidak sekadar pejuang, melainkan insan berilmu, berjiwa tauhid, dan bermental merdeka. Mereka memahami kemerdekaan bukan hanya sebagai hak politik, tapi sebagai bentuk tertinggi dari ubudiyyahโ€”penghambaan kepada Allah semata.


    ๐ŸŒพ Santri Tarekat yang Menggetarkan Penjajah

    Salah satu sosok santri yang paling ditakuti Belanda adalah seorang pemuda bernama Abdul Hamid, kelak dikenal dengan nama agung Pangeran Diponegoro. Ia lahir di Dusun Tegalrejo, Yogyakartaโ€”di tengah suasana kesakralan dan kearifan pesantren Jawa.

    Sejak muda, Diponegoro berguru kepada ulama besar:

    • Kyai Hasan Besari di Tegalsari, Ponorogo, tempat para bangsawan menimba ilmu agama.
    • Kyai Taftazani di Kartasura, pakar ilmu kalam dan tasawuf.
    • Kyai Baidlowi di Bagelen, sosok alim yang makamnya kini terletak di Glodegan, Bantul.
    • Dan terakhir, beliau menimba ilmu hikmah dari Kyai Nur Muhammad Ngadiwongso di Magelang, seorang ulama besar ahli thariqah.

    Dari perjalanan ruhani itu, lahirlah seorang pemimpin yang bukan sekadar bangsawan, melainkan santri pejuang. Ketika beliau memimpin perang selama lima tahun (1825โ€“1830 M), semangatnya bukan sekadar melawan penjajahan, tapi menegakkan keadilan dan menolak kezhaliman sebagai bagian dari iman.

    Nama lengkapnya panjang, menandakan silsilah ilmu dan spiritualitasnya:
    Kyai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Herucokro Senopati Ing Alogo Sayyidin Pranotogomo Amirul Muโ€™minin Khalifatullah Tanah Jawi โ€” lebih dikenal sebagai Pangeran Diponegoro.

    Kini patungnya berdiri gagah di Alun-alun Magelang, namanya diabadikan menjadi Kodam IV/Diponegoro dan Universitas Diponegoro. Meski jasadnya dimakamkan jauh di Makassar, semangatnya tetap hidup di dada para santri dan pejuang bangsa.


    ๐Ÿ“ฟ Warisan Seorang Santri Pejuang

    Di kamar peninggalannya di Magelang terdapat tiga benda sederhana: sebuah Al-Qurโ€™an, kitab Taqrib, dan tasbih.

    Ketiganya bukan sekadar pusaka, melainkan lambang jati diri seorang santri:

    • Al-Qurโ€™an, sumber tauhid dan pedoman hidup.
    • Kitab Taqrib karya Imam Abu Syujaโ€™, penanda bahwa beliau bermadzhab Syafiโ€™i.
    • Tasbih, lambang dzikir, laku rohani, dan kesadaran spiritual yang tak pernah putus.

    Sebagai seorang pengamal mazhab Syafiโ€™i, Diponegoro menjalankan amalan sesuai tradisi pesantren: tarawih 20 rakaat, qunut Subuh, dua adzan saat Jumatan, dan shalat Id di masjid, bukan di lapangan.
    Inilah wajah Islam pesantren: taat dalam syariat, kuat dalam spiritual, dan teguh dalam tradisi.


    ๐Ÿ”ฅ Dari Pesantren, Lahir Patriotisme

    Diponegoro hanyalah satu dari sekian banyak santri yang menorehkan kisah perjuangan bangsa.
    Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryaningrat), sang penggagas Taman Siswa, juga seorang santri. Ia berguru kepada Romo Kyai Sulaiman Zainuddin di Kalasan, Prambanan.

    Semboyannya yang termasyhurโ€”Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayaniโ€”bukan sekadar prinsip pendidikan modern, melainkan cerminan adab santri: bahwa guru harus menjadi teladan, teman seperjuangan, sekaligus pembimbing ruhani.

    Begitu pula dengan Habib Husein Al-Muthohhar, seorang keturunan Rasulullah ๏ทบ dari Kauman, Semarang. Ia dikenal bukan hanya sebagai ulama, tapi juga komponis dan diplomat. Dari tangannya lahir lagu โ€œSyukurโ€ dan โ€œHari Merdekaโ€โ€”dua karya monumental yang menanamkan spirit dzikir dan nasionalisme ke dalam jiwa setiap anak bangsa.

    Ketika bertugas sebagai duta besar di Vatikan, beliau tidak larut dalam arus sekularitas Eropa; justru mendirikan masjid di pusat dunia Katolik itu. Sebuah tanda bahwa di manapun berada, santri tetap menjunjung tinggi iman, ilmu, dan Indonesia.


    ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Pesantren dan Jiwa Kebangsaan

    Patriotisme Indonesia tidak lahir dari senjata semata, melainkan dari ketulusan ilmu dan keyakinan para ulama.
    Bahkan Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi)โ€”seorang tokoh pergerakan kebangsaan berdarah Belandaโ€”pernah berujar:

    โ€œKalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan.โ€

    Ia bukan santri, tapi ia menyaksikan langsung bahwa pesantren-lah benteng terakhir moral dan kesadaran rakyat Nusantara. Ketika pendidikan kolonial memisahkan rakyat dari akar budayanya, pesantren justru menyatukan mereka dalam nilai, iman, dan cita-cita kebebasan.


    ๐Ÿคฒ๐Ÿป Bung Hatta: Putra Kyai Naqsyabandiyyah

    Ketika Soekarno bersiap membacakan teks Proklamasi di Pegangsaan Timur, 17 Agustus 1945, ia meminta didampingi seorang yang beriman dan berilmuโ€”seorang putra ulama.

    Yang berdiri di sampingnya adalah H. Mohammad Hatta, putra dari Kyai Haji Jamil, guru Thariqah Naqsyabandiyyah Khalidiyyah di Batuampar, Sumatera Barat.
    Kedisiplinan spiritual Hatta, kebersahajaan hidupnya, serta kejujuran yang tak tergoyahkan adalah warisan langsung dari pendidikan tarekat sang ayah.

    Jarang kita dengar dalam pelajaran sekolah bahwa Bung Hatta bukan hanya ekonom dan negarawan ulung, melainkan anak seorang mursyid tarekat.
    Dari ayahnya, ia belajar zuhud dan ikhlas; dari pesantren, ia belajar menimbang setiap keputusan dengan hati yang bersih.


    ๐Ÿ“œ Kembali ke Pesantren

    Dalam sebuah mauโ€˜idzah hasanah di Krapyak, Yogyakarta, Syaikhona Maimoen Zubair pernah berkata kepada para santrinya:

    โ€œKamu mondok di sini, nggak usah bingung mau jadi apa. Yang penting ngaji, sekolah, dan beradab. Sebab yang menjadikan itu Gusti Allah Subhanahu Wa Taโ€˜ala.โ€

    Beliau menambahkan dengan senyum khasnya:

    โ€œAku dulu juga tidak pernah memikirkan akan jadi apa. Yang penting ngaji, nderes Qurโ€™an, hafalkan nadzoman, shalat berjamaah. Ternyata Gusti Allah menakdirkanku jadi manusia yang bermanfaat, hingga bisa melangkah ke gedung DPR/MPR di Senayan.โ€

    Pesan sederhana itu menyimpan makna mendalam:
    Bahwa tugas santri adalah menuntut ilmu, mendidik akhlak, dan memperbaiki niat. Ketika Allah yang menata langkah, maka tidak ada nasib yang lebih mulia selain menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan agama.


    ๐ŸŒธ Penutup: Santri dan Jiwa Merdeka

    Dari Pangeran Diponegoro hingga Bung Hatta, dari Ki Hajar Dewantara hingga Habib Husein Al-Muthohhar, kita melihat satu benang merah yang sama:
    Bahwa pesantren adalah sumber kekuatan spiritual, moral, dan kebangsaan.

    Para santri bukan hanya penghafal kitab, tapi juga penjaga nurani bangsa.
    Mereka berdiri di garis depan saat penjajah datang, dan di barisan pendidik ketika republik ini berdiri.

    Maka jangan ragu mengirim anak-anakmu ke pesantren.
    Di sanalah tumbuh generasi yang berpikir jernih, berjiwa merdeka, dan tunduk hanya kepada Allah.
    Sebab dari pesantren-pesantren itulah lahir manusia-manusia yang tenang dalam dzikir, teguh dalam perjuangan, dan tulus dalam pengabdian โ€”
    pewaris sejati jiwa kemerdekaan Indonesia.

  • Pesantren Bukan Masalah, Tapi Solusi: Menjawab Tuduhan Tak Relevan

    (Jawaban terhadap video: https://vm.tiktok.com/ZSSSwCXdk/)ย 

    Oleh: Abu PPBU (Pengelola Pesantren) 

    Beberapa waktu terakhir, beredar wacana yang cukup menggelisahkan: pesantren dianggap tidak relevan, bahkan ada usulan agar lembaga ini dihapus atau diubah secara radikal. Narasi semacam ini tidak hanya tendensius, tapi juga menunjukkan ketidaktahuan yang akut terhadap realitas pendidikan di Indonesia, khususnya di lapisan masyarakat bawah.

    Sebagai seseorang yang berada langsung di lingkar dalam pengelolaan pesantren sekaligus bagian dari institusi Kementerian Agama, saya merasa perlu meluruskan beberapa kekeliruan sekaligus menegaskan kembali bahwa pesantren bukanlah beban negara, melainkan pilar pendidikan yang kokoh dan sangat dibutuhkan.

    Pesantren: Pendidikan Inklusif yang Tak Tergantikan

    Hal pertama yang perlu dipahami: pesantren adalah wajah asli pendidikan rakyat. Pesantren telah lama menjadi tempat berlindung dan belajar bagi anak-anak dari kalangan tidak mampu, yatim piatu, anak-anak dari pelosok pedalaman, desa tertinggal, dan keluarga marginal yang tak mampu menjangkau pendidikan formal.

    Banyak pesantren tidak memungut biaya sama sekali. Jika pun ada iuran, biasanya bersifat sukarela dan sangat ringan. Makan bersama di dapur umum, tidur di asrama seadanya, kitab warisan dari kakak kelas โ€” semua berjalan dalam semangat gotong royong dan keikhlasan. Guru-guru pesantren bahkan mengajar tanpa gaji, cukup dengan berkah dan penghargaan moral dari masyarakat.

    Anggaran Negara untuk Pesantren Itu Kecil, Sangat Kecil

    Narasi bahwa negara mengeluarkan anggaran besar untuk pesantren adalah mitos. Benar bahwa anggaran Ditjen Pendidikan Islam bisa mencapai puluhan triliun, tetapi itu mencakup ribuan RA, MI, MTs, MA, hingga perguruan tinggi keagamaan. Pesantren hanya mendapat bagian sangat kecil, bahkan sering tidak dapat bantuan sama sekali selama bertahun-tahun.

    Bantuan insidental seperti BOS Pesantren atau pembangunan sarana sangat minim dan kompetitif. Banyak pesantren bertahan hidup hanya dengan swadaya masyarakat, infak jamaah, hasil usaha mandiri, dan dukungan alumni.

    Peran Ganda Pesantren: Pendidikan, Sosial, Moral

    Mereka yang menyerukan penghapusan pesantren lupa โ€” atau tak tahu โ€” bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama. Pesantren juga berfungsi sebagai:

    Panti asuhan informal

    Pusat pendidikan karakter dan akhlak

    Benteng penyebaran nilai toleransi dan kearifan lokal

    Mediator sosial di tengah konflik dan keresahan masyarakat

    Sejak zaman kolonial, pesantren menjadi motor perlawanan terhadap penjajahan, sekaligus penjaga moral dan semangat kebangsaan. Tak sedikit kiai dan santri yang gugur demi republik ini.

    Apakah Ilmu Agama Tak Relevan? Justru Sebaliknya

    Menganggap ilmu agama tidak relevan adalah cara pandang yang sempit dan berbahaya. Di tengah krisis moral, korupsi, kekerasan, dan degradasi etika, pendidikan agama justru semakin penting untuk mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang bermakna dan bertanggung jawab.

    Jika bangsa ini kekurangan insinyur, kita bisa membangun politeknik. Tapi jika kita kekurangan orang jujur dan berakhlak, maka kita akan kehilangan fondasi bangsa. Dan pesantren adalah pusat pembentukan karakter itu.

    Menghapus Pesantren = Menghapus Harapan Rakyat Kecil

    Bayangkan jika pesantren benar-benar dihapus: ke mana anak-anak miskin di desa akan belajar? Ke sekolah swasta yang mahal? Ke kota yang tak ramah bagi kaum miskin? Atau ke jalanan, kembali menjadi korban putus sekolah dan eksploitasi sosial?

    Tidak. Yang perlu kita lakukan bukan menghapus pesantren, tetapi menguatkannya, memodernisasi infrastrukturnya, dan mengakui kontribusinya sebagai pilar pendidikan alternatif yang sudah teruji oleh zaman.

    Penutup: Pesantren Adalah Solusi

    Pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang tumbuh dari bawah, hidup dari masyarakat, dan tetap bertahan dalam segala keterbatasan. Ia adalah warisan, sekaligus harapan.

    Bukan pesantren yang harus dipertanyakan, tapi kepekaan kita sebagai bangsa: apakah kita masih peduli pada suara-suara dari desa, dari anak-anak yang tak punya seragam sekolah, dari guru-guru yang mengajar tanpa gaji?

    Jika masih, maka jawaban kita seharusnya jelas: pesantren bukan masalah, pesantren adalah solusi.