Oleh: Abu Wahono

Pengantar

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi menghadirkan tantangan baru bagi hukum Islam. Persoalan-persoalan yang muncul di abad ke-21 sering kali tidak pernah dibahas secara eksplisit dalam kitab-kitab klasik, seperti kloning, mata uang kripto, transaksi digital, daging sintetis, atau isu hak asasi manusia dalam perspektif syariah. Meski demikian, prinsip dasar hukum Islam yang berlandaskan pada maqāṣid al-syarī‘ah tetap relevan sebagai fondasi dalam merumuskan jawaban atas problematika modern tersebut.

Al-Qur’an menegaskan:

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Kitab (al-Qur’an) ini melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman.” (QS. al-Naḥl [16]: 64).

Hal ini menunjukkan bahwa syariah memiliki fungsi hidayah (petunjuk) dan raḥmah (rahmat) bagi manusia dalam setiap ruang dan waktu. Nabi ﷺ juga bersabda:

“Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada tiap awal seratus tahun seorang yang memperbarui (tajdīd) agama mereka.” (HR. Abū Dāwūd).

Hadis ini menjadi dasar bagi ulama untuk menegaskan pentingnya ijtihad dan tajdīd dalam menghadapi problematika baru.

Serial Kajian Hukum Islam Kontemporer ini berupaya menyajikan kerangka tematik yang komprehensif, agar pembaca dapat memahami cakupan luas ijtihad di era baru. Kajian dibagi dalam lima bagian besar:

1. Bioetika dan Fikih Kedokteran Kontemporer – membahas isu medis modern seperti transplantasi organ, kloning, gene editing, bayi tabung, hingga euthanasia dan teknologi regeneratif.
2. Ekonomi dan Keuangan Syariah Modern – mengeksplorasi perdebatan riba dan bunga bank, inovasi produk perbankan syariah, fintech, uang digital, serta peran ekonomi halal dalam skala global.
3. Fiqh Siber & Hukum di Era Digital – menyoroti akad digital, perlindungan data, etika media sosial, serta kejahatan siber yang menuntut jawaban hukum dan moral Islam.
4. Fikih Makanan dan Lingkungan Kontemporer – mendiskusikan daging sintetis, GMO, protein alternatif, serta tanggung jawab ekologis dalam bingkai fiqh al-bi’ah.
5. Hak, Etika, dan Ijtihad Masa Depan – menimbang HAM dalam perspektif syariah, peran ijtihad jama‘i lintas disiplin, perluasan maqāṣid syariah, hingga prospek hukum Islam dalam tata dunia global.

Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hakikat syariah adalah keadilan, rahmat, dan hikmah:

“Syariah itu dibangun di atas hikmah dan maslahah bagi hamba di dunia dan akhirat. Segala yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kebalikan rahmat, dari maslahat menuju mafsadat, dari hikmah menuju kesia-siaan — maka itu bukan bagian dari syariah.” (I‘lām al-Muwaqqi‘īn, jilid 3, h. 3).

Melalui kerangka ini, hukum Islam ditampilkan bukan sekadar kumpulan fatwa tekstual, melainkan sebagai sistem etika dinamis yang mampu merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan ruh normatifnya. Kajian ini juga mengajak pembaca untuk melihat peran ijtihad kolektif, dialog antar-disiplin, dan perluasan maqāṣid sebagai jalan menuju relevansi hukum Islam di masa depan.

Serial Kajian Hukum Islam Kontemporer Bagian I

Bioetika dan Fikih Kedokteran Kontemporer:

Transplantasi Organ (al-Zirā‘ah al-A‘ḍā’)

Ringkasan

Transplantasi organ (baik dari donor hidup maupun donor jenazah) menimbulkan beragam persoalan fikih dan bioetika: bagaimana maqāṣid syarī‘ah—terutama ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa)—menuntun hukum, kapan transplantasi boleh atau wajib, batasan donor hidup, definisi kematian (termasuk mati otak), dan persoalan komersialisasi/eksploitasi. Berbagai badan fatwa dan majelis fikih internasional serta dewan ulama nasional telah menelaah masalah ini dan mayoritas menyatakan permissibilitas bersyarat, tetapi dengan catatan penting terkait persetujuan, kebutuhan medis, martabat jenazah, dan larangan komersialisasi. Fiqh Council of North America+2IIFA+2

---

1. Landasan Hukum: Maqāṣhid — ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa)

Dalam kerangka maqāshid, pelestarian nyawa (ḥifẓ al-nafs) diberi prioritas tinggi. Intervensi medis yang menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi dasar dapat dibaca sebagai aktualisasi maqāṣid tersebut. Perspektif ini menjadi dasar ijtihad kontemporer yang memandang transplantasi sebagai tindakan yang berpotensi wajib atau dianjurkan bila tidak ada alternatif lain dan tujuan menyelamatkan jiwa tercapai. Pernyataan permissibilitas berulang kali dirasionalkan dengan tujuan maslahat (menyelamatkan jiwa) dan mencegah mafsadah lebih besar. MDPI

Catatan: pendekatan maqāṣid memberi ruang untuk pertimbangan kontekstual — mis. sumber medis, kemungkinan bahaya bagi pendonor, dan aspek sosial-ekonomi.

---

2. Donor Hidup vs Donor Jenazah: Perbedaan Hukum dan Etika

Donor hidup

• Diizinkan pada banyak fatwa jika donor adalah orang dewasa kompeten yang memberikan persetujuan penuh (informed consent), dan manfaat transplantasi tidak mengorbankan fungsi mendasar donor (mis. tidak mengambil organ yang menjadikan pendonor cacat permanen tanpa alasan darurat). Beberapa dewan fikih mensyaratkan bahwa prosedur tidak boleh membahayakan keselamatan donor secara tidak proporsional. IIFA+1

Donor jenazah

• Banyak fatwa membolehkan pemindahan organ dari jenazah terutama ketika tujuan adalah menyelamatkan nyawa, dengan kondisi-kondisi: i) kematian harus dipastikan (biasa terkait pengakuan mati otak / brain death menurut ketentuan medis yang diakui), ii) ada izin sebelumnya dari si wafat atau izin ahli waris, dan iii) kehormatan jenazah tetap terjaga. Perbedaan penetapan waktu kematian (apakah mati jantung tradisional atau mati otak/brain-stem death) menjadi titik krusial dalam beberapa keputusan fatwa. IIFA+2MUI+2

Catatan etis medis: Persetujuan yang diinformasikan, komitmen untuk meminimalkan bahaya, dan rekam medis/etik yang jelas adalah syarat praktis yang harus dipenuhi sebelum tindakan dilakukan.

---

3. Persoalan Komersialisasi Organ

Komersialisasi organ (jual-beli organ) mendapatkan penolakan kuat dari mayoritas ulama dan otoritas etika karena:

1. Melanggar prinsip martabat manusia dan memperlakukan tubuh manusia sebagai komoditas.
2. Mengancam keadilan akses — memperbesar eksploitasi orang miskin.
3. Mengganggu niat baik (niat amal/tolong-menolong) yang menjadi dasar kebolehan donor dalam banyak fatwa.
   Oleh karena itu fatwa dan regulasi medis umumnya menegaskan larangan perdagangan organ dan mendorong sistem transplantasi berbasis sukarela, nonkomersial, dan regulasi yang ketat. Lippincott Journals+1

---

4. Fatwa Internasional dan Nasional: Konsensus dan Variasi

Ringkasan posisi beberapa badan penting:

• Islamic Fiqh Academy (IIFA / Islamic Fiqh Academy, Jeddah): Dalam beberapa resolusi, IIFA mengizinkan transplantasi dari jenazah atau hidup apabila diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, dengan batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu (mis. persetujuan, menjaga kehormatan jenazah). IIFA
• Fiqh Councils / National fatwa bodies (contoh: Muslim Law (Shariah) Council — UK; Fiqh Council of North America): Banyak dewan fikih modern mengeluarkan pernyataan yang membolehkan organ donation/transplantation secara kondisional dan menegaskan bahwa donor yang diniatkan untuk menyelamatkan jiwa adalah perbuatan terpuji, namun menekankan persetujuan dan larangan komersial. Fiqh Council of North America+1
• Majelis Ulama Indonesia (MUI): MUI mengeluarkan fatwa yang mengakui permisibilitas transplantasi organ dari pendonor yang meninggal untuk menyelamatkan nyawa di bawah ketentuan tertentu, termasuk pengakuan mati otak sebagai indikator kematian dan larangan tindakan komersial. (Fatwa MUI Nomor terkait, 2019). MUI+1

Catatan: Meskipun ada kecenderungan permisif pada mayoritas badan modern, masih terdapat perbedaan dalam hal organ tertentu (mis. penggunaan jaringan yang mengubah identitas fisik), interpretasi mati otak, dan implikasi hukumnya pada jenazah.

---

5. Isu Klinis yang Mempengaruhi Penilaian Fiqih: Definisi Kematian (mati otak)

Penetapan waktu kematian (terutama pengakuan mati otak / brain death) adalah titik sentral karena pengambilan organ biasanya terjadi saat organ masih perfuse (hidup secara fisiologis) tetapi subjek dinyatakan mati menurut kriteria neurologis. Banyak fatwa kontemporer menerima kriteria mati otak bila didukung oleh bukti medis dan protokol yang diterima, namun meminta kepastian dan prosedur yang ketat untuk menghindari keraguan etik. MUI+1

---

6. Implikasi Praktis & Rekomendasi untuk Praktik Keagamaan dan Kedokteran

Berdasarkan telaah hukum dan etika di atas, beberapa rekomendasi praktis adalah:

1. Kebijakan persetujuan terperinci — catat wasiat donor jika ada; jika tidak ada, dapatkan izin ahli waris. (sesuai ketentuan fatwa dan praktik medis). MUI
2. Larangan perdagangan — pastikan transplantasi berlandaskan sukarela, nonkomersial, dan diawasi secara hukum/etik. Lippincott Journals
3. Pedoman penentuan kematian — gunakan protokol medis yang diterima dan jelas agar tidak menimbulkan kerancuan hukum-syar‘i. NHS Organ Donation
4. Pendidikan ulama & masyarakat — karena fatwa memengaruhi perilaku masyarakat, dialog ulama-dokter-pembuat kebijakan perlu dilanjutkan agar keputusan fatwa sejalan dengan kemajuan ilmu dan perlindungan martabat manusia. PMC

---

7. Catatan kritis

• Meskipun mayoritas fatwa membolehkan, terdapat variasi tajam dalam detail (mis. syarat donor hidup, organ tertentu yang dilarang, atau interpretasi mati otak). Oleh karena itu, jawaban fikih sering bersifat kondisional dan membutuhkan harmonisasi antara otoritas agama dan bukti medis terkini. Lippincott Journals+1

---

Penutup

Transplantasi organ adalah area ijtihad kontemporer yang idealnya menggabungkan maqāṣid syarī‘ah, bukti dan protokol medis, serta prinsip etika bio-medis (autonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan). Sebagai catatan untuk bagian-bagian selanjutnya dalam serial ini, topik-topik lanjut yang relevan meliputi: kajian kasus hukum tentang organ tertentu (mis. cornea, ginjal), analisis perbandingan fatwa Sunni-Syiah, dan kajian kebijakan nasional terkait implementasi fatwa dalam regulasi medis.

---

Catatan Kaki

1. IIFA (Islamic Fiqh Academy) — resolusi mengenai pemindahan organ: IIFA menyatakan kondisi-kondisi dan batasan permisibilitas transplantasi. IIFA
2. Majelis Ulama Indonesia — Fatwa tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh (Fatwa MUI Nomor terkait, 2019). Dokumen resmi MUI memuat definisi, ketentuan mati otak, dan syarat-syarat transplantasi. MUI+1
3. Fiqh Council / Muslim Law bodies (contoh: Fiqh Council of North America; Muslim Law (Shariah) Council) — pernyataan permissibilitas bersyarat dan syarat-syarat etis. Fiqh Council of North America+1
4. Literatur akademik: kajian yang merangkum banyak fatwa kontemporer dan variasinya (mis. Miller 2020; Clarification on Islamic jurisprudence and transplantation). Lippincott Journals+1
5. Kajian etika kesehatan dan pengaruh fatwa terhadap perilaku masyarakat (mis. Padela et al., artikel review; penelitian tentang pengaruh ulama terhadap donor). PMC+1

---

Daftar Pustaka

Sumber Arab / Klasik & Modern

• Wahbah al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū (Damaskus: Dār al-Fikr). (Referensi fiqh klasik/modern yang sering menjadi rujukan). Jurnal STIQ Zad
• Islamic Fiqh Academy (IIFA) — “A Human receiving the Organs of another Human, Dead or Alive” / resolusi terkait. IIFA

Sumber Bahasa Inggris

• Miller, A. C., “Clarification on Islamic Jurisprudence and Transplantation,” Transplantation Direct (2020). Lippincott Journals
• Padela, A. I., “The Moral Status of Organ Donation and Transplantation” (review articles and ethic discussions). PMC
• NHS / UK organ donation overview: “Islam” — ringkasan fatwa yang berpengaruh (contoh: Muslim Law Council fatwa 1995; 2019 updates). NHS Organ Donation+1

Sumber Bahasa Indonesia

• Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa: Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Mati untuk Orang Lain (Fatwa MUI Nomor, 2019). MUI+1
• Artikel dan disertasi universitas Indonesia terkait implementasi fatwa dan hukum nasional tentang transplantasi organ (contoh repository UIN/Jurnal). UIN Jakarta Repository+1