Jejak Santri dalam Sejarah Bangsa: Dari Selarong hingga Pegangsaan Timur

Oleh: Abu PPBU

Abstrak

Tulisan ini menelusuri kontribusi historis dan spiritual kaum santri dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Dari Pangeran Diponegoro hingga Bung Hatta, dari Ki Hajar Dewantara hingga Habib Husein Al-Muthohhar, para tokoh santri menunjukkan bahwa pesantren bukan sekadar institusi pendidikan agama, melainkan pusat pembentukan kesadaran kebangsaan, etika sosial, dan semangat keislaman yang moderat. Dengan pendekatan historis dan kultural, tulisan ini berupaya menguraikan bagaimana nilai-nilai pesantren bertransformasi menjadi jiwa perjuangan bangsa.

Kata kunci: santri, pesantren, kebangsaan, Islam Nusantara, sejarah

Pendahuluan

Sejarah Indonesia kerap menempatkan peran kaum santri pada posisi pinggiran. Dalam buku-buku pelajaran resmi, narasi perjuangan nasional cenderung berfokus pada tokoh-tokoh sekuler atau militeristik, sementara dimensi religius dan spiritual dari perjuangan bangsa jarang dibahas secara mendalam. Padahal, dari pesantren-pesantren di lereng gunung dan lembah pedesaan, lahir manusia-manusia tangguh yang memiliki dua kekuatan: ilmu dan iman.

Jejak perjuangan para santri tidak hanya terpatri di dalam hikayat lokal, tetapi juga dalam dokumen resmi kolonial yang mengakui kegigihan mereka dalam perlawanan. Dalam konteks itu, tulisan ini berusaha merekonstruksi kembali peran penting kaum santri — dari medan laga di Selarong hingga detik pembacaan Proklamasi di Pegangsaan Timur.

Santri sebagai Subjek Sejarah Perlawanan

Salah satu figur santri yang paling menonjol dalam sejarah perlawanan terhadap penjajah adalah Pangeran Diponegoro (1785–1855), seorang bangsawan sekaligus murid para ulama dan ahli tarekat.¹ Dididik di lingkungan yang religius di Tegalrejo, Yogyakarta, Diponegoro menimba ilmu dari sejumlah kiai besar seperti Kyai Hasan Besari di Tegalsari Ponorogo, Kyai Taftazani di Kartasura, Kyai Baidlowi di Bagelen, serta Kyai Nur Muhammad Ngadiwongso di Magelang.

Perang Jawa (1825–1830) yang ia pimpin bukan semata-mata konflik politik, melainkan jihad fi sabilillah melawan ketidakadilan kolonial. Perlawanan itu berlangsung selama lima tahun dan menjadi simbol pertama kebangkitan nasional berbasis moral dan spiritual.

Peninggalannya di Magelang — Al-Qur’an, kitab Taqrib, dan tasbih — bukan sekadar artefak pribadi, melainkan manifestasi dari sintesis tauhid, fikih, dan tasawuf: tiga elemen utama karakter santri.² Melalui simbol-simbol itu, Diponegoro mewariskan konsep perjuangan yang berpijak pada keimanan dan keadilan sosial.

Pesantren dan Nasionalisme Kultural

Peran pesantren dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan tampak pula dalam figur Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryaningrat). Sebelum mendirikan Taman Siswa, ia pernah berguru kepada Romo Kyai Sulaiman Zainuddin di Kalasan, Prambanan. Prinsip pendidikannya—Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani—merupakan kristalisasi etika pesantren: guru sebagai teladan, warga sebagai pembelajar, dan masyarakat sebagai ekosistem ilmu.

Nilai-nilai ini menunjukkan kesinambungan antara habitus pesantren dan pedagogi kebangsaan. Dalam konteks Islam Nusantara, pendidikan santri tidak hanya membentuk individu religius, tetapi juga warga negara yang sadar akan tanggung jawab sosialnya.³

Demikian pula Habib Husein Al-Muthohhar (1910–1993), ulama dan komponis keturunan Rasulullah ﷺ dari Semarang. Ia menulis lagu “Syukur” dan “Hari Merdeka” — dua karya spiritual-nasional yang merangkum esensi dzikir dalam bentuk kebangsaan. Saat bertugas sebagai duta besar di Vatikan, Habib Husein tetap menjunjung dua hal: keimanan dan cinta tanah air.

Pesantren sebagai Benteng Moral Bangsa

“Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur,” ujar Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), tokoh kebangkitan nasional berdarah Belanda.⁴ Pernyataan itu bukan hiperbola. Dekker menyadari bahwa ketika penjajah berusaha melemahkan kepercayaan diri rakyat melalui sistem pendidikan kolonial, pesantren justru menjadi ruang pembebasan intelektual dan kemandirian sosial.

Di pesantren diajarkan bahwa kemerdekaan sejati ialah kebebasan dari sifat tamak, takut, dan taklid buta. Dalam pengajaran klasiknya, para kiai kerap mengutip perkataan Imam al-Ghazali: man lam yahkum bima ‘alim, fa‘ilmuhu la yanfa‘u, “Barang siapa tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya tidak bermanfaat.” Spirit inilah yang menumbuhkan idealisme kejujuran dan kesederhanaan dalam tubuh bangsa.

Spiritualitas di Balik Proklamasi

Tidak banyak yang tahu bahwa salah satu tokoh utama dalam Proklamasi Kemerdekaan, H. Mohammad Hatta (1902–1980), lahir dari keluarga ulama tarekat. Ayahnya, Kyai Haji Jamil, adalah guru Thariqah Naqsyabandiyyah Khalidiyyah di Batuampar, Sumatera Barat.⁵

Etos zuhud, kedisiplinan, dan kecermatan moral yang diwariskan dari pendidikan tasawuf terasa jelas dalam pribadi Hatta. Ia menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi etika politik: bahwa kekuasaan bukan untuk keangkuhan, tapi untuk pengabdian.

Ketika Soekarno mengajak Hatta untuk mendampingi pembacaan teks proklamasi, itu bukan pilihan politis semata, melainkan simbol keseimbangan antara karisma dan kesalehan, antara karunia intelektual dan keikhlasan seorang santri.

Kembali ke Pesantren: Pendidikan Sebagai Jalan Ihsan

Dalam satu sesi mau‘idzah hasanah di Pondok Krapyak, KH. Maimoen Zubair pernah berpesan:

“Kamu mondok di sini, nggak usah bingung mau jadi apa. Yang penting ngaji, nderes Qur’an, belajar dengan adab. Sebab yang menjadikan adalah Gusti Allah.”

Ungkapan sederhana itu sesungguhnya mengandung landasan filsafat pendidikan khas pesantren: niat lillah, amal saleh, dan tawakkal. Dalam sejarah bangsa ini, formula itu terbukti melahirkan manusia-manusia hebat — bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena keikhlasan.

Penutup

Dari Pangeran Diponegoro hingga Bung Hatta, dari Ki Hajar Dewantara hingga Habib Husein Al-Muthohhar, rangkaian sejarah itu mengajarkan bahwa pesantren bukan hanya ruang tafaqquh fiddin, tetapi juga laboratorium peradaban.

Para santri adalah penjaga moralitas bangsa—mereka yang berdiri di antara kepasrahan dan perjuangan, antara sujud dan kemerdekaan. Maka, menengok sejarah pesantren bukan sekadar nostalgia, melainkan upaya dekolonisasi narasi—mengembalikan ruh spiritual dalam pembacaan sejarah nasional.

Daftar Pustaka

Apakah Anda ingin saya bantu formatkan versi ini sesuai gaya terbitan tertentu (misalnya Jurnal Maarif Institute atau Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan Islam) — lengkap dengan struktur akademik formal (abstrak, pendahuluan, metodologi, simpulan)? Itu bisa disiapkan sebagai versi jurnal akademik yang lebih formal tetapi tetap bernuansa sastra.

Footnotes

1. Sagimun M.D., Pangeran Diponegoro: Pahlawan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
2. Agus Sunyoto, Atlas Walisongo: Buku Pertama yang Mengungkap Walisongo sebagai Fakta Sejarah, Jakarta: LKiS, 2012.
3. Abdurrahman Mas’ud, Dinamika Pesantren dan Madrasah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
4. Douwes Dekker, Pikiran dan Cita-cita Nasionalisme, Batavia: Kolff, 1918.
5. Syarifuddin Jurdi, Mohammad Hatta: Biografi Santri Modernis dari Minangkabau, Bandung: Mizan, 2014.